Pandangan Cepat: Bagaimana Politik Luar Negeri Dijalankan Kini

Seharusnya tulisan ini menjadi tulisan yang sangat analitikal, tapi saya berpikir tidak mau terlalu banyak mengelaborasi. Adalah penting peran dari pembaca untuk memberikan sumbangsih ide terhadap bagaimana politik luar negeri RI dijalankan di masa kini, terutama untuk memenuhi seluruh kepentingan nasional Indonesia, yang sesungguhnya turut tertuang (secara normatif) dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV.

Apakah tujuan didirikannya Republik Indonesia?

Patut kita ingat terlebih dahulu, bahwa Indonesia didirikan dari warisan penjajahan, sehingga faktor kemerdekaan “ialah hak segala bangsa” menjadi landasan historisnya. Tujuan didirikannya Republik Indonesia sebagai sebuah entitas negara dituliskan pada alinea IV di Pembukaan (Mukadimah) UUD 1945:

  • melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  • memajukan kesejahteraan umum
  • mencerdaskan kehidupan bangsa
  • ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Tujuan negara ini harus turut menjadi dasar dilaksanakannya politik luar negeri Republik Indonesia, yaitu demi memenuhi segala tujuan di atas, yang turut dituangkan dalam kepentingan nasional (national interest) dan seluruh kebijakan nasional Indonesia.

Wajah politik luar negeri RI di masa kini?

Seakan tertinggal dari masanya, RI masih berkejaran dengan visi mendapatkan legitimasi sebagai negara demokrasi yang stabil. Kini, Indonesia merupakan demokrasi terbesar ketiga di dunia (setelah India dan AS), dan didukung dengan angka statistikal berpenduduk Muslim terbesar di dunia, ini seharusnya menjadi double advantage yang memang sedang dicari: negara berpenduduk Muslim terbesar namun bisa menjalankan demokrasi dengan baik.

Meski begitu, secara politik internasional, harus dimaklumi bahwa Indonesia masih memiliki leverage yang terbilang kurang. Hal ini perlu kita pelajari dari positioning Indonesia di dunia internasional. Indonesia memang de facto pemimpin ASEAN sejak detik pertama didirikan, tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI/OIC), salah satu dari 20 ekonomi terbesar di dunia lewat ukuran GDP nominal (G-20), anggota PBB, APEC dan berbagai organisasi kerjasama lainnya, yang pada dasarnya memegang kunci strategis untuk meningkatkan leverage. Tapi hanya sampai situlah hal yang dimiliki Indonesia. Sulit mempertimbangkan apa yang bisa Indonesia ‘jual’ kepada dunia internasional.

Memang, legitimasi terhadap demokrasi dan ‘pengakuan’ terhadap HAM (meskipun masih banyak pasang surutnya, misalnya Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma) mendatangkan banyak keuntungan, misalnya insentif dan bantuan ekonomi, dan mulai meningkatnya posisi tawar Indonesia di mata dunia. Pidato Obama di salah satu universitas besar di Indonesia, November 2010 silam, lebih banyak normatif daripada realitanya, karena sebetulnya banyak fakta tersembunyi yang tidak diangkat Presiden Obama mengenai Indonesia. Menjadikan Indonesia sebagai role model seperti yang sering digaungkan Obama bukannya salah, hanya kurang tepat saja.

Tentu hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif ‘pragmatis-oportunis’ yang diemban Indonesia. Indonesia ingin zero-enemies, menjalin hubungan persahabatan yang konstruktif dengan semua negara, dan mengusahakan tidak ada musuh (dengan beberapa pengecualian faktual). Oportunis, artinya Indonesia ingin mengambil setiap kesempatan – sekecil apapun – untuk turut berbicara di dunia internasional, lewat partisipasi aktif di berbagai forum internasional. Maka betullah sebenarnya adagium “berlayar di lautan bergelombang”, yaitu Indonesia sedang melayari lautan luas masalah global di tengah dunia yang sedang mengalami modernisasi dan globalisasi.

Tapi saya juga teringat pada salah satu tulisan dari Kishore Mahbubani, seorang akademisi terkenal dalam bidang ilmu politik di Singapura, yang berbicara tentang G-20 (di mana ada Indonesia), yang berlayar di satu perahu tapi memiliki visi berlayar yang berbeda. Apakah Indonesia dapat menjadi salah satu pemain utama yang bisa ikut ‘menyetir’ perahu itu dengan mengajak negara-negara lain untuk bersama-sama menyetir bersama Indonesia, tentu masih jauh di angan.

Jangan lupa bahwa Indonesia sebetulnya harus berhati-hati dalam menanggapi isu-isu luar negeri, terutama bagi media dan civil society yang menerimanya. Bagaimana media-media Indonesia belakangan, misalnya, menanggapi isu intervensi negara-negara barat ke Libya sebagai perang agama atau eksploitasi minyak, tentu perlu diawasi. Mengapa? Karena dunia internasional tidak semudah mengarahkannya kepada suatu faksi tertentu, atau perspektif kelompok tertentu yang dominan atau ‘besar suaranya’. Berhati-hati artinya menyeimbangkan berbagai pendapat dan perspektif terhadap suatu isu, karena memahaminya dari salah satu sisi saja bisa menjadi pedang bermata dua bagi Pemerintah RI sekalipun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s