Categories
International Relations

SIHI 1: Pengantar Studi Hubungan Internasional

Sejarah Hubungan Internasional

Historia magna magistrata. Sejarah adalah guru terbesar, demikian sebuah pepatah kuno. Dengan demikian, sangat esensial untuk mengetahui dan memahami sejarah hubungan internasional, baik secara fenomena maupun sejarah ilmu. Bagian ini secara khusus akan membahas aspek historis hubugan internasional dari berbagai sisi: sejarah sistem internasional untuk menjelaskan fenomena hubungan internasional, sejarah keilmuan hubungan internasional, dan sejarah teoretis atau perkembangan teori-teori hubungan internasional. Meski demikian, patut disadari bahwa buku ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi buku sejarah, sehingga sejarah yang disajikan dalam pemaparan di bawah ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan sejarah hubungan internasional.

Sejarah Sistem Internasional

Jika Anda ingin memahami sejarah HI sebagai kajian ilmu, Anda juga harus memahami sejarah sistem internasional, yaitu sejarah dunia yang mengetengahkan pengamatan terhadap interaksi yang terjadi di antara aktor-aktor hubungan internasional, baik secara klasik (negara dan negara) maupun modern atau kontemporer (negara dengan aktor non-negara atau antar aktor non-negara).

Thucydides, yang kini terkenal dengan karyanya History of the Peloponnesian War

Pengamatan akan sejarah sistem internasional perlu diawali dari ribuan tahun yang lalu, karena pada prinsipnya topik utama dalam studi HI, yaitu perang, sudah ada sejak era peradaban kuno (misalnya Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan sebagainya). Tulisan Thucydides, yang berasal dari 2.500 tahun yang lalu menjadi salah satu buktinya. Sejak zaman itu, perang antar kekuasaan (khususnya ketika konsepsi negara yang dikenal pada saat itu berbeda dengan pemahaman kita di masa kini) lumrah terjadi, apalagi dengan tujuan menaklukkan (conquest).

Fenomena perang dan damai terus mendominasi relasi antar kekuasaan sejak zaman klasik hingga abad pertengahan, sampai pada suatu titik yang hingga kini dianggap oleh kebanyakan sarjana HI sebagai titik lahir studi HI,[10] yaitu terjadinya Perdamaian Westphalia (Peace of Westphalia) pada tahun 1648, yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (Thirty Years’ War). Perang Tiga Puluh Tahun terjadi antara kekuatan-kekuatan besar Eropa, yang di antaranya memperdebatkan masalah agama, yaitu antara negara penganut agama Katolik dan Protestan. Salah satu akibat dari konflik ini adalah dipertegasnya konsep cujus regio, eius religio (siapa menguasai wilayah akan menentukan agamanya), serta memberikan penegasan akan konsep kedaulatan (sovereignty) atas suatu wilayah yang tidak dapat dicampuri oleh pihak lain di luar pemegang kedaulatannya. Prinsip Kedaulatan Westphalia (Westphalian sovereignty) ini yang kemudian dianggap sebagai peletak dasar kedaulatan nasional modern yang kita kenal kini. Kedaulatan Westphalia didasarkan pada tiga prinsip utama:[11]

  1. Prinsip rex est imperator in regno suo, atau raja adalah penguasa di wilayahnya sendiri. Hal ini berarti raja adalah penguasa tertinggi di wilayah kekuasaannya dan tidak ada siapapun yang bisa berada di atas sang raja tersebut di wilayahnya. Prinsip ini juga bermakna setiap raja dari masing-masing wilayah berkedudukan setara.
  2. Prinsip cujus regio, eius religio, atau seorang penguasa berhak menentukan agama yang berlaku di wilayahnya. Konsekuensi prinsip ini bukan hanya sekedar masalah religius, melainkan juga masalah berdaulatnya seorang penguasa akan wilayahnya, dan bahwa tidak ada kekuatan lain di luar negaranya berhak menentukan agama (atau apapun juga) bagi negara tersebut.
  3. Prinsip perimbangan kekuata (balance of power) muncul untuk mencegah adanya satu negara/penguasa yang terlalu berkuasa.
Pengesahan Traktat Münster, yang merupakan salah satu bagian dari Perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648).

Perdamaian Westphalia merupakan titik penting dalam sejarah sistem internasional khususnya sebagai saat lahirnya prinsip kedaulatan dan juga menjadi pernyataan eksplisit akan munculnya masyaraka negara-negara Eropa (European society of states) yang menjadi contoh munculnya berbagai sistem negara-negara di kawasan lain, serta menjadi titik kelahiran sistem kedaulatan yang menggantikan keberadaan Respublica Christiana, yaitu upaya pemaksaan dari dinasti Hapsburg yang sangat berkuasa di Eropa pada masa itu untuk memaksakan kekuasaan dan agama yang dianutnya di seluruh Eropa.[12]

Salinan asli dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776.

Evolusi sistem internasional kemudian menjalar ke luar Eropa, khususnya dengan berdirinya berbagai negara-negara baru, seiring dengan upaya mereka untuk melepaskan diri dari kekuatan penguasa mereka terdahulu (kolonialisme). Berbagai bangsa-bangsa sadar bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri (self-determination), sehingga mereka berusaha menjauhkan diri, atau melawan, penguasa mereka yang berasal dari tanah asing, dan berjuang untuk mendirikan negaranya sendiri dan menjalankan sistem negara yang paling baik bagi mereka. Amerika Serikat melakukan hal ini pada tahun 1776, dengan menyatakan tiga belas koloni Britania Raya di Amerika Utara merdeka dari kekuasaan Raja George III yang sewenang-wenang, mereka berjuang mendirikan sebuah negara federal sampai pada tahun 1789 ketika mereka berhasil menyusun konstitusi mereka. Hal yang sama terjadi di berbagai belahan bumi lainnya di dunia, sehingga gagasan kedaulatan yang lahir di Eropa itu kemudian menyebar ke seluruh dunia. Gagasan self-determination yang menyebar ini kemudian diikuti dengan prinsip persamaan antara semua negara, yang sangat esensial bagi pemahaman akan kedaulatan bagi setiap negara.[13]

Sejarah sistem internasional pada separuh pertama abad ke-20 didominasi oleh dua perang dunia, yaitu sepuluh dari lima puluh tahun paruh pertama abad tersebut. Perang Dunia  I (1914-1918) meskipun tampak diawali oleh pembunuhan seorang putra mahkota, sebetulnya merupakan manifestasi dari kontestasi kekuasaan antara berbagai kekuatan di Eropa, misalnya Austria-Hungaria dan Prusia. Amerika Serikat kemudian bergabung dalam konflik tersebut pada tahun 1917, diiringi letupan konflik di berbagai tempat di dunia yang memberikan status ‘mendunia’ pada perang yang bermula sebagai konflik kontinental tersebut.

Penandatanganan Perjanjian Versailles (1919) yang mengakhiri Perang Dunia I (1914-1918).

Perjanjian Versailles (1919) sebagai salah satu pertanda berakhirnya Perang Dunia I kemudian meletakkan dasar-dasar akan sistem internasional hingga beberapa dekade ke depan. Perjanjian Versailles memunculkan gagasan mengenai siapa yang bersalah menyebabkan suatu perang terjadi (guilt) dan siapa dan berapa yang mengganti kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari konflik tersebut (reparation). Di sisi lain, pernyataan presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson (1856-1924) yang dikenal sebagai Empat Belas Poin (Fourteen Points) juga menyediakan berbagai dasar hubungan internasional setelah Perang Dunia I, khususnya gagasan dari Wilson bahwa dunia membutuhkan sebuah forum kerjasama internasional yang dapat mencegah terjadinya perang sebesar Perang Dunia I, yang kemudian dikenal sebagai Liga Bangsa-bangsa (League of Nations).[14]

Seluruh dunia kemudian jatuh dalam krisis ekonomi besar-besaran yang dipicu oleh negara-negara yang berusaha mengeksklusi dirinya melalui kebijakan proteksionis. Peristiwa ini dikenal sebagai Depresi Besar (Great Depression) dan terjadi di seluruh dunia sepanjang tahun 1920-an dan 1930-an. Meski berawal dari masalah ekonomi, dampak Depresi Besar rupanya cukup besar dalam aspek politik. Di Amerika Serikat, seorang presiden baru membangkitkan optimisme rakyatnya untuk membangkitkan ekonomi melalui konsumsi dan pembangunan besar-besaran, yaitu Presiden Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). Di Jepang, gejolak ekonomi dan krisis kemudian membangkitkan sebuah generasi pemerintahan baru yang didominasi oleh kelompok fasis-militer. Hal yang serupa juga terjadi di Jerman, di mana krisis ekonomi justru memberikan kepercayaan rakyat pada satu partai nasionalis-sosialis yang dipimpin oleh seorang mantan perwira dari Perang Dunia I bernama Adolf Hitler (1889-1945). Periode krisis ini memberikan nafas baru bagi bangkitnya kaum fasis-militer di berbagai belahan dunia.

Serangan kejutan Jepang terhadap pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada Desember 1941 mendorong Amerika Serikat untuk terjun ke dalam Perang Dunia II (1939-1945).

Tumbukkan antara berbagai kelompok ini yang melahirkan Perang Dunia II (1939-1945). Upaya Britania Raya untuk mengesankan Nazi Jerman dan berusaha menghindarkan perang (appeasement) dengan memenuhi keinginan Jerman mengambil Sudetenland kemudian gagal, ditandai dengan invasi yang dilakukan ke Polandia pada tahun 1939. Perang yang (lagi-lagi) bermula di Eropa tersebut kemudian menyebar ke Asia pada tahun 1941, Afrika pada tahun 1942, dan Amerika Serikat, yang semula memilih untuk netral dan membantu kawan-kawan baiknya di Eropa, terjun ke dalam perang setelah pangkalan militernya sendiri diserbu Jepang secara mendadak pada akhir tahun 1941. Perang ini kemudian menjadi perang dunia dalam makna yang sesungguhnya, dan baru berakhir ketika Jepang harus takluk oleh bom atom pada tahun 1945.

Mantan ibu negara Amerika Serikat, Eleanor Roosevelt, memegang salinan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berbahasa Spanyol.

Setelah Perang Dunia II menjadi simbol kegagalan upaya perdamaian dunia yang coba digagas oleh Liga Bangsa-bangsa pada tahun 1919, sebuah langkah baru diambil untuk mencegah konflik di masa depan. Lima puluh satu negara pada tahun 1945 menyepakati didirikannya sebuah organisasi internasional untuk mencegah perang dunia di kemudian hari, dan menciptakan perdamaian dunia.[15] Organisasi ini kemudian dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-bangsa. PBB merupakan batu landasan terhadap banyak hal dalam hubungan internasional di masa kini: Kerjasama internasional, hukum internasional, pengakuan akan hak asasi manusia, upaya penciptaan perdamaian dunia, dan sebagainya.

Sejarah Perkembangan Keilmuan dan Teori-teori Hubungan Internasional

Pada umumnya, memelajari sejarah perkembangan teori-teori HI tidak ubahnya dengan memelajari sejarah dunia secara luas. Sebagaimana telah nampak di atas, berbagai perspektif yang kini kita sebut sebagai teori HI sudah muncul secara prinsipil sejak ribuan tahun lalu. Berbagai tokoh yang pernah mengutarakan berbagai hal-hal prinsipil yang kini muncul dalam pembelajaran teori HI di antaranya Mo-Ti, Mengtze, Konfusius, Shang Yang (tokoh-tokoh asal Cina); Manu dan Kautilya (tokoh-tokoh asal India); dan Thucydides (sejarahwan Yunani).[16] Para tokoh ini telah mengutarakan berbagai pandangannya yang kini dapat kita temukan dalam teori-teori HI modern. Meski demikian, pandangan mereka (yang pada umumnya termasuk gagasan politik) bukan dengan sendirinya dapat disebut sebagai teori HI.

Thomas Hobbes (1588-1679)

Ketika beranjak ke Abad Pertengahan di Eropa, filsuf seperti Thomas Hobbes turut meletakkan gagasan mengenai hubungan internasional yang kita kenal di masa kini, khususnya melalui karyanya Leviathan di mana Hobbes menyebutkan sifat dasar manusia yang jatuh dalam dosa (fallen human nature) dan dibutuhkannya suatu ‘makhluk besar’ (yang bernama Leviathan) untuk bisa menimbulkan kontrol pada suatu sistem yang tidak memiliki pemimpin atau anarki. Demikian pula dengan Niccolò Machiavelli, seorang ahli politik asal Italia yang mengemukakan gagasan mengenai bagaimana seorang pemimpin harus mementingkan kepentingan negara yang dipimpinnya dibanding kepentingan perseorangan dalam karyanya Il Principe (Sang Pangeran). Di sinilah Anda akan melihat sebuah pola yang menarik, bahwa kebanyakan pandangan yang ‘non-Barat’ atau berasal dari dunia Timur muncul hanya pada periode Sebelum Masehi, dan banyak pandangan-pandangan Barat, yang kini justru lebih banyak digunakan dan diadopsi, baru muncul pada era Masehi, meskipun ada juga yang muncul pada periode Sebelum Masehi. Tabel berikut akan menunjukkan pola kemunculan pandangan-pandangan yang dimaksud.

Tabel 1.1 Berbagai pandangan kuno yang menginspirasi teori-teori HI modern

Nama

Karya Utama

Pemikiran

Sun Tzu
(Cina, 544-496 SM)
Seni Berperang Sebuah buku yang membahas taktik dan strategi, di antaranya Sun Tzu menyebutkan bahwa perang hanya boleh dilakukan jika telah dipertimbangkan secara hati-hati, pentingnya mengetahui kekuatan lawan secara menyeluruh, berbagai langkah yang harus dilakukan saat perang terjadi, dan sebagainya.
Thucydides
(Yunani, 460-395 SM)
Sejarah Perang Peloponnesia Tulisan Thucydides menjelaskan bagaimana negara-kota-negara-kota yang ada pada masa itu saling berkonflik, dan negara-negara itu membenarkan penaklukkan kepada wilayah yang lain sebagai konsekuensi kekuatan mereka yang lebih besar yang menaklukkan wilayah lain dengan kekuatan yang lebih kecil.
Shang Yang
(Cina, 390-338 SM)
Buku Tuan Shang Shang Yang menekankan pada kekuatan suatu negara, di mana negara harus jauh lebih kuat dari rakyatnya, dan negara yang kuat di atas rakyatnya akan memperkuat tentara yang dimilikinya. Negara yang kuat, menurut Shang Yang, akan memiliki kemampuan yang cukup untuk bertahan dari serangan musuh dan melakukan perang terhadap negara lain, agar negara tersebut tetap bertahan.
Aristoteles
(Yunani, 384-322 SM)
Politika Manusia pada dasarnya merupakan makhluk politik. Di samping itu Aristoteles juga menjelaskan mengenai berbagai aspek pemerintahan dalam sistem negara yang ada pada saat itu, yaitu negara-kota (city-state).
Kautilya/Chanakya
(India, 307-283 SM)
Arthasastra Kautilya menekankan bahwa seorang pemimpin negara harus memahami siapa kawan dan lawan di sekitar negaranya. Para sarjana modern kemudian menyebut pandangan Kautilya sebagai Teori Mandala, di mana di sekitar suatu negara siapa kawan dan lawan dapat diketahui dengan memahami seberapa jauh-dekatnya mereka (misal, dalam penggambaran ini, dalam lingkaran pertama adalah kawan, lingkaran kedua adalah lawan, dan sebagainya), dengan negara yang dimaksud dengan wilayah-wilayah yang dikuasai di sekitarnya memiliki hubungan penakluk-ditaklukan (suzerain-tributary) di mana taklukannya harus memberi upeti (tribute) kepada negara penakluknya.
Agustinus dari Hippo
(Aljazair/Roma, 354-430)
Kota Tuhan Di antara berbagai pandangan Agustinus, Agustinus percaya pada posisi pasifis/tidak menekankan perang. Gagasan kota Tuhan (city of God) merupakan suatu gagasan ideal mengenai suatu negara di mana manusia tidak lagi mementingkan kepentingannya sendiri, melainkan hanya bersandar pada kebenaran Ilahi yang absolut.
Thomas Aquinas
(Italia, 1255-1274)
Teologia Tertinggi Dalam aspek filosofis, Thomas Aquinas menjelaskan sifat dasar manusia yang sejak lahir jatuh ke dalam dosa (fallen). Di sisi lain dalam aspek politik, Aquinas juga menyebutkan pentingnya perang yang adil (just war) dengan menjelaskan bahwa negara harus melakukan perang hanya jika tujuannya demi kebaikan bersama dan bukan untuk sekedar keuntungan.
Niccolò Machiavelli
(Italia, 1469-1527)
Sang Pangeran Di antara luasnya pandangan yang diutarakan oleh Machiavelli, adalah pentingnya seorang pemimpin negara untuk mementingkan kepentingan negaranya di atas kepentingan apapun, dan bahwa pemimpin harus mengambil segala cara yang dibutuhkan untuk mencapai kepentingan itu. Hal ini kemudian menginspirasi pandangan Realisme Klasik dalam HI.
Thomas Hobbes
(Inggris, 1588-1679)
Leviathan Hobbes menjelaskan bahwa sifat dasar manusia mengakibatkan manusia berada dalam kondisi buruk, di mana tidak ada kebaikan terbesar (summum bonum) dan hanya ada kejahatan terbesar (summum malum). Sifat jahat ini membuat manusia tinggal dalam situasi anarki yang memaksa manusia untuk saling berkonflik (perang semua melawan semua, bellum omnium contra omnes). Dengan demikian, dibutuhkan suatu makhluk raksasa, leviathan, untuk mampu mencegah terjadinya sifat konfliktual tersebut.
Jean-Jacques Rousseau
(Perancis, 1712-1788)
Diskursus Mengenai Asal dan Dasar Ketimpangan Antar Manusia Rousseau melalui penggambaran berburu rusa (stag hunt) menyebutkan bahwa meskipun dua pihak bisa saling bersaing dan mengalahkan untuk mendapat keuntungan paling besar, lebih baik keduanya bekerja sama agar sama-sama mendapatkan hasil. Pandangan ini menginspirasi teori seperti kerjasama dalam dilema keamanan (cooperation under security dilemma).
Immanuel Kant
(Jerman, 1724-1804)
Perdamaian Abadi: Suatu Gambaran Filosofis Kant mengemukakan gagasan perdamaian abadi, yaitu ketika suatu wilayah, bahkan seluruh dunia, bisa terhindar dari konflik. Hal ini turut mengantarkan pada Teori Perdamaian Demokratik (Democratic Peace Theory) bahwa negara-negara demokratis cenderung tidak saling berkonflik.
Karl Marx
(Jerman, 1818-1883)
Kapital: Kritik Ekonomi Politik Marx menganggap bahwa hubungan antar manusia (kemudian antar negara) adalah hubungan konfliktual antara pemilik modal dan pengelola modal/buruh, di mana hubungan tersebut bersifat eksploitatif, dengan pemilik modal mengklaim keuntungan sementara para pengelola hidup di bawah penindasan pemilik modal.

Meski demikian, karya-karya di atas menunjukkan suatu kesimpulan pada awal perkembangan studi HI, yaitu bahwa cara manusia memahami hubungan antar negara belum tersistematisasi pada satu bidang ilmu, melainkan tersebar pada beberapa bidang, dengan mereka yang berusaha melakukan pembelajaran serupa dengan cara kita memelajari studi HI modern akan bertindak sebagai pengamat yang sekedar mengumpulkan data yang berserakan. [17] Hal ini seolah menunjukkan bahwa studi serupa HI menjadi sebuah studi sejarah yang a posteriori, artinya pemahaman hanya didapat dari pengamatan terhadap kejadian di masa lalu tanpa mampu atau berusaha untuk mencari preskripsi terhadap masalah yang dihadapi.

Sebagaimana telah dijelaskan secara umum di bagian awal bab ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah akademik modern HI bermula dari sejarah Liberalisme. Terjadinya Perang Dunia I (1914-1918) membuat para akademisi bertanya-tanya mengapa perang terjadi, dan dapatkah perang dicegah. Sumbangsih dunia kesarjanaan HI terdapat pada gagasan bahwa dunia ilmiah dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan perang dan penciptaan perdamaian dunia. Upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini kemudian menunculkan akademi HI modern, yang pertama bermula di Wales, Britania Raya.

Woodrow Wilson (1856-1924)

Perang Dunia I mengantarkan para sarjana kepada simpulan bahwa para pemimpin otoriter dan otokratik di Eropa (khususnya penguasa Austria dan Jerman) merupakan salah satu sumber terjadinuya konflik sebesar Perang Dunia I. Demokrasi, dengan demikian, dianggap sebagai salah satu hal yang akan dapat menolong terciptanya perdamaian dunia. Hal ini juga tercermin dari perkataan salah satu tokoh Liberalisme terkenal dan penggagas berdirinya Liga Bangsa-bangsa, Woodrow Wilson, “Dunia harus dibuat aman untuk demokrasi.” (The world must be made safe for democracy) Gagasan Wilson juga kemudian mengantarkan pada ide bahwa suatu organisasi internasional yang rasional dan dirancang secara cerdas akan mampu menciptakan perdamaian dunia, serta sangat mungkin meredakan sifat konfliktual negara yang mendorong mereka untuk terlibat dalam perang.[18] Gagasan semacam inilah yang kini dikenal sebagai Liberalisme Utopianisme.

Salah satu pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa Liberalisme. Robert Jackson dan Georg Sørensen mengatakan bahwa gagasan Wilson (yang merupakan seorang profesor Ilmu Politik), dan fakta bahwa gagasan-gagasan Liberalisme serupa diterima dengan sangat baik oleh dua negara paling berkuasa di dunia pada saat itu, yaitu Britania Raya dan Amerika Serikat, mendorong penerimaan gagasan tersebut.[19] Khususnya, mempertimbangkan bahwa gagasan yang muncul tampak meyakinkan untuk menciptakan dunia yang bebas dari konflik turut membantu penerimaan gagasan Liberalisme sebagai awal dari dunia akademik HI modern.

Liberalisme lahir pada sebuah dekade di mana studi HI masih dalam usia yang sangat muda, di mana masih sulit untuk melepaskan HI dari ‘masa lalunya’ yaitu sebagai bagian dari studi sejarah. Meski pada saat itu, Liberalisme telah dihadapkan pada upaya-upaya diplomatik dengan hasil yang beragam. Terdapat upaya-upaya diplomasi yang cukup berhasil, misalnya dalam hal konflik bersenjata (Konferensi Den Haag pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang kemudian melahirkan Konvensi-konvensi Den Haag), dan lainnya. Periode ini juga dianggap sebagai upaya untuk menegaskan kembali upaya mencari jawaban akan mengapa terjadi perang antar manusia, serta upaya-upaya untuk mencari pendamaian. Di sisi lain, studi HI yang terjadi pada dekade ini berjalan dalam tiga alur, sebagaimana dijabarkan oleh Fred Sonderman:[20]

  1. Hubungan internasional dipelajari melalui penelahaan berita utama (headline news), dan dari berita utama tersebut dicari pola umumnya. Cara yang dilakukan pada masa itu adalah dengan membaca surat kabar secara teratur, khususnya surat kabar The New York Times. Asumsi dari tahapan ini adalah bahwa kesalahpahaman dan konflik dapat dihindari jika peristiwa-peristiwa yang terjadi diikuti dan ditelaah secara seksama.
  2. Hubungan internasional dipelajari melalui studi mengenai organisasi internasional. Tentu hal ini tidak dapat dipisahkan dari konteks munculnya Liga Bangsa-bangsa. Asumsi dari tahapan ini adalah bahwa organisasi internasional akan mampu menciptakan aturan-aturan main yang bertujuan untuk mencegah, mengelola, atau menyelesaikan konflik.
  3. Hubungan internasional dipelajari dengan berfokus pada ekonomi internasional, khususnya dengan menggunakan pemikiran Marxis-Leninis. Konteksnya, tentu saja, adalah kehancuran ekonomi besar-besaran paska Perang Dunia I, upaya pembangunan ekonomi paskaperang yang kurang berhasil, dan terjadinya Depresi Besar pada tahun 1930-an.

Gagasan Liberalisme yang muncul pada dekade 1920-an ini rupanya tidak lama menjadi populer. Dekade 1930-an ditandai dengan kebangkrutan ekonomi, dan gagasan bahwa negara-negara bisa menghindari konflik dan melakukan kerjasama, misalnya melalui perdagangan internasional, tidak terbukti—kebalikannya justru terjadi, di mana negara-negara justru sibuk membuat kebijakan perdagangan yang protektif sehingga menghambat terjadinya hubungan dagang yang sehat antara negara-negara yang ada. Liga Bangsa-bangsa, yang justru tidak ‘diakui’ oleh negara yang menggagasnya, kemudian dirundung konfliknya masing-masing. Negara-negara anggotanya kemudian malah saling berkonflik, dan saling mengundurkan diri dari organisasi internasional ini. Insiden Mukden pada tahun 1931 misalnya, di mana seorang tentara Jepang meledakkan satu jalur rel kereta api di Cina utara dan kemudian menuduhkan rakyat Cina sebagai penyebabnya untuk merugikan Jepang, lantas dijadikan alasan bagi Jepang untuk menginvasi Cina utara, mendirikan negara boneka Manchukuo, dan Jepang kemudian mengundurkan diri dari Liga Bangsa-bangsa pada tahun 1933.

Edward Hallett Carr (1892-1982)

Memandang krisis internasional besar-besaran yang terjadi pada dekade 1930-an (Depresi Besar, bangkitnya fasisme dan militerisme di berbagai belahan dunia, gagalnya upaya mempertahankan dunia melalui organisasi internasional) yang berujung pada serangan tentara Nazi Jerman ke Polandia pada 1 September 1939, membenarkan pandangan yang membantah kaum Liberalisme Utopianisme di atas. Muncullah tokoh seperti Edward Hallett Carr, yang dalam bukunya The Twenty Years Crisis (1939) menyebutkan bahwa kaum liberal telah salah menganggap bahwa manusia bisa hidup secara harmonis, dan dirinya percaya bahwa pada akhirnya hubungan internasional adalah segala sesuatu mengenai konflik, bukan kerjasama.[21] Hans Morgenthau pada satu dekade kemudian (1948) juga menyebutkan bahwa sifat dasar manusia (human nature) yang egois, individualis (self-centered) dan tamak (greedy) menyebabkan manusia (dan negara pada akhirnya) terlibat dalam konflik berkepanjangan untuk mendapatkan kuasa (power) yang paling besar.[22] Konflik juga kemudian menjadi kunci dari pandangan kaum ini, karena konflik menjadi alat dominan bagi negara-negara untuk mengejar kuasa sebesar-besarnya, dan hal ini sangat terlihat dalam konflik bersenjata atau perang antarnegara. Pandangan yang membantah kaum liberal utopianis ini kemudian dikenal dengan pandangan Realisme.

“Pertentangan” antara kedua gagasan utama HI inilah yang kemudian melahirkan konsep Perdebatan Besar (Great Debate), yaitu berbagai pertentangan antara berbagai perspektif, teori, metodologi, dan aspek-aspek keilmuan lainnya dalam HI, yang akan mendominasi historiografi HI hingga kini. Ide bahwa ada Perdebatan Besar antara Realisme dan Utopianisme/Idealisme tentu tidak lahir pada tahun-tahun lahirnya Realisme, melainkan baru dianggap ada pada dekade 1980an. Memang, seiring berjalannya waktu sejak Realisme lahir pada dekade 1930an dan 1940an, berbagai teoris dan sarjana dari kedua belah pihak saling melancarkan kritik terhadap satu sama lain. Jika mulanya Realisme lahir sebagai kritik terhadap Idealisme/Utopianisme, gagasan Realisme sendiri tidak kebal dari kritik yang juga datang dari kaum Idealisme.[23]

Salah satu kelompok yang memberikan kritik terhadap pandangan Realisme adalah kelompok yang mengandalkan pada penggunaan metode-metode saintifik, khususnya yang meminjam atau mengadaptasi dari ilmu-ilmu alam, misalnya fisika dan matematika. Kelompok pengkritik ini mengutamakan pada kemampuannya untuk mengukur suatu fenomena menggunakan ukuran-ukuran terstandar yang mudah untuk direplikasi secara objektif pada situasi apapun. Kaum ini turut menekankan pada adanya pemaknaan yang jelas dan lebih terukur untuk beberapa konsep, misalnya konsep kuasa (power) yang sangat penting bagi Realisme. Kaum pengkritik ini, yang disebut kaum Behavioralisme, akan melahirkan Perdebatan Besar kedua, khususnya pada dekade 1950-an.[24]

Perdebatan antara kaum Historisisme (misalnya Realisme) dan Behavioralisme terutama terdapat pada caranya memeroleh kesimpulan. Kaum Historisisme, yang umum juga disebut kaum Tradisionalisme, menganggap bahwa seorang pengamat bisa melihat melalui sejarah dan melakukan generalisasi terhadap berbagai hal yang terjadi di masa lalu, yang dianggap sebagai prasyarat terhadap kesimpulan-kesimpulan yang ingin dicapai oleh kelompok Historisisme.[25] Misalnya, untuk memahami bagaimana suatu negara mencapai kepentingan nasionalnya, seorang pengamat dari kaum Realisme dapat mengamati melalui sejarah, melihat perilaku negara-negara di masa lalu, melihat cara-cara bagaimana negara-negara tersebut pada umumnya mencapai kepentingan nasionalnya, dan kemudian menarik suatu generalisasi dari cara-cara tersebut. Generalisasi itulah yang akan mengantarkan pada kesimpulan, misalnya “Negara akan mencapai kepentingan nasionalnya dengan cara …” Hal inilah yang dilakukan oleh para pengamat Realisme.

Di sisi yang berlawanan, kaum Behavioralisme menganggap bahwa terdapat berbagai cara-cara yang bisa dipinjam dari ilmu alam yang bersifat saintifik, yang diarahkan untuk mendapatkan keseragaman makna mengenai sesuatu. Tentu, jika membandingkan pada Realisme misalnya, sulit untuk bisa mencapai keseragaman atau ketepatan makna pada konsep-konsep penting semisal kekuasaan. Ketidakseragaman pemaknaan ini menyebabkan berbagai sarjana bisa mendapatkan kesimpulan yang jauh berbeda, meskipun sebenarnya memfokuskan diri pada satu objek pengamatan yang sama (yaitu kekuasaan).

Kaum Behavioralisme juga menekankan pada tidak adanya upaya dari Realisme untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis. Hal ini memang didasarkan pada sifat gagasan Realisme (Klasik) yang eksplanatif, artinya teori hanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang telah terjadi. Sementara, bagi kaum Behavioralisme, penting untuk menguji hipotesis secara logis, karena bukan saja kaum Behavioralisme menghendaki teori HI yang bersifat eksplanatif (dari masa lalu) melainkan juga ingin teori yang bersifat prediktif, artinya bisa melihat ke masa depan.

Pertentangan juga terjadi pada bagaimana kedua sisi melakukan pengamatannya terhadap berbagai fenomena HI. Bagi Realisme, setiap kejadian dalam luasnya fenomena hubungan internasional harus diperlakukan sebagai sebuah kejadian unik yang tidak akan berulang, sehingga fokus penelitian diarahkan pada sebuah pengamatan terperinci terhadap kejadian tersebut. Di sisi lain, bagi kaum Behavioralisme, penelitian harus diarahkan pada banyak kejadian, dengan harapan dapat ditemukan sebuah pola (pattern) yang berulang.[26] Maka, dengan mempertimbangkan banyaknya kejadian yang harus diamati, kaum Behavioralisme memutuskan untuk melakukan penyederhanaan terhadap variabel-variabel yang mungkin memengaruhi hubungan internasional dari kejadian-kejadian tersebut, mempertimbangkan begitu banyaknya faktor yang bisa timbul dari dan memengaruhi suatu kejadian tertentu, apalagi jika lebih banyak kejadian yang diamati

Perdebatan antara kaum Tradisionalisme dan Behavioralisme ini akan menjadi salah satu pertentangan yang dominan baik dalam historiografi studi HI maupun perkembangan keilmuan HI pada waktu-waktu kemudian. Berbagai teori HI yang muncul di kemudian hari akan kemudian dikategorikan kepada salah satu dari dua kelompok ini. Menariknya, kedua kubu ini sangat tidak mungkin direkonsiliasikan, mempertimbangkan besarnya perbedaan antara keduanya, sehingga umumnya keduanya berjalan sendiri-sendiri, sambil melakukan kritik yang tajam terhadap sisi lawannya.

Anda baru saja melihat dua dari setidaknya tiga Perdebatan Besar yang terjadi dalam studi HI, dan dari perbedaan-perbedaan luar biasa ini Anda telah secara sekilas melihat bagaimana perkembangan keilmuan studi HI tidak beranjak dari sifat asalnya, yaitu sebagai ilmu yang didominasi oleh banyak perbedaan, yang berasal justru dari kesepakatan-kesepakatan beberapa orang yang ada di dalamnya. Mohtar Mas’oed menyimpulkan hal ini dalam satu kalimat yang cukup singkat, “Dengan kata lain, tema umum teorisasi dalam Ilmu Hubungan Internasional dewasa ini adalah keanekaragaman dan ketidaksepakatan.”[27] Mas’oed dalam hal ini menggunakan ilustrasi dari Thomas Kuhn untuk menggambarkan model perkembangan ilmu HI. Bermula dari sekumpulan fakta yang dikumpulkan secara acak, pengerucutan dari perbedaan-perbedaan sebagai hasil pengumpulan yang acak itu kemudian menghasilkan ‘paradigma’ yang juga berbeda-beda. Perbedaan paradigma sendiri menyebabkan para pengamat melihat dan menginterpretasikan apa yang dilihatnya dari dunia secara sangat berbeda. Hanya jika perbedaan-perbedaan ini bisa beranjak menuju normal science barulah terdapat kesepahaman aturan main dan pemahaman akan fakta.

Meski demikian, bahkan pada tahap normal science sekalipun masih akan terdapat berbagai kelainan, atau ‘anomali’ yang menyebabkan munculnya ‘inovator’ yang melahirkan asumsi-asumsi baru yang berbeda, dan menciptakan pandangan-pandangan yang baru. Dari sinilah ilmuwan-ilmuwan kemudian melakukan pengamatan pada hal-hal baru, dan kesepakatan akan hal-hal baru inilah yang akan melahirkan instrumen baru untuk mengamati sebuah objek pengamatan. Dengan demikian, menurut Mas’oed sebagaimana mengutip Kuhn, ilmu lebih berkembang sebagai hasil “kesepakatan” dari para ilmuwannya, yang akibatnya lebih menekankan pada pertimbangan irasional sekumpulan orang dibanding nilai logis dari ilmu tersebut.

Mari kita membandingkan gambaran model di atas dengan apa yang terjadi dalam studi HI di masa kini. Studi HI didominasi oleh luasnya perbedaan antara berbagai paradigma, teori, dan metodologi. Secara metodologis, Anda dapat melihat dua kelompok besar metodologi dalam studi HI, yaitu historis dan saintifik. Secara teoretis, Anda dapat melihat belasan teori-teori HI. Meski demikian, keberagaman inilah yang kemudian kita simpulkan kini sebagai studi HI, yaitu menginkorporasikan pemahaman mengenai berbagai macam cara mengamati fenomena hubungan internasional.

Kenneth Waltz (1924-2013)

Dalam cakupan yang lebih kecilnya, kita juga tidak dapat menghindari fakta bahwa aspek-aspek dalam studi HI ini lahir akibat “kesepakatan” dari berbagai pakar di dalamnya. Tentu para pakar ini tidak secara verbal atau langsung menyatakan kesepakatannya satu sama lain, melainkan berbagai pandangan yang mereka miliki rupanya bisa saling sepakat satu sama lain, sehingga beberapa elemen yang sepakat ini kemudian dikelompokkan dalam satu unsur kecil dalam studi HI. Misalnya, beberapa hal yang bisa ‘disepakati’ antara Kenneth Waltz dan John J. Mearsheimer kemudian melahirkan teori Neorealisme atau Realisme Struktural. Tanpa ‘kesepakatan’ ini, pandangan Waltz atau Mearsheimer sangat mungkin hanya menjadi pandangan individual yang terisolasi pada diri masing-masing sendiri.

Meski demikian, tetap sulit untuk dipungkiri bahwa studi HI adalah studi yang didominasi ketidaksepakatan. Realisme dan Liberalisme tidak bisa sepakat dalam hampir seluruh hal. Tradisionalisme dan Behavioralisme sangat-sangat tidak sepakat terhadap banyak hal. Pertentangan-pertentangan ini yang justru memberikan wujud terhadap studi HI yang kita kenal di masa kini. Tidak heran, kita sebagai pembelajar HI di masa kini diharuskan untuk memelajari keberagaman ini. Sangat tidak mungkin bagi Anda, seorang pembelajar HI, apalagi pada tahap pemula, untuk memasang ‘kacamata kuda’ dan hanya memelajari satu gagasan dalam HI dan menghindari pemahaman akan yang lainnya. Ketika Anda berhenti berusaha memahami teori-teori dan gagasan-gagasan yang lain, pada dasarnya Anda baru saja berhenti memelajari studi HI secara keseluruhan.

Rupanya, perdebatan antara Tradisionalisme dengan Behavioralisme bukanlah akhir dari perkembangan keilmuan dan teoretis HI. Dekade 1960an dan 1970an memunculkan berbagai teori baru, khususnya oleh Morton Kaplan pada tahun 1960 dan Kenneth Waltz pada 1979. Dengan gagasan teori-teori ‘baru’ (umumnya dengan prefiks neo-), teori-teori baru ini mulai berayun kepada kaum Behavioralisme melalui upaya validasi dan presisi dalam pengukuran.[28] Waltz, melalui bukunya Theory of International Politics (1979) yang mendorong metode-metode yang mengandung kepastian sejenis dengan metode-metode pada Ilmu Ekonomi, kemudian dianggap sebagai keunggulan kaum Behavioralisme yang mementingkan metode saintifik melawan gagasan Tradisionalisme yang menekankan pada metode historis. Bahkan, “kemenangan” kaum Behavioralisme ini tidak menjadi akhir dari dinamika perkembangan keilmuan HI. Pada akhir 1970an, muncullah pergerakkan baru yang disebut “pembelokkan linguistik” (linguistic turn) yang menekankan pada kata-kata dan simbol linguistik yang pemaknaannya harus disesuaikan pada konteks setempat. Pembelokkan ini kemudian mendorong para sarjana HI untuk lebih berani menyusun teori-teori yang berada di luar arus utama (mainstream) teori-teori HI.[29]

Di sisi lain, teori-teori HI yang klasikal, seperti Realisme dan Liberalisme/Utopianisme kemudian ditantang oleh teori-teori ‘baru’ yang dikenal sebagai Teori Kritikal (Critical Theory). Teori Kritikal ini umumnya didasarkan pada pandangan Marxis-Leninis dan menantang teori-teori HI klasikal dengan memfokuskan pembahasan fenomena hubungan internasional pada hubungan konfliktual antara kelas-kelas di dalam masyarakat (yang klasik disebut sebagai kelas pemodal dan pengelola atau buruh). Pertentangan dalam Perdebatan Besar Ketiga ini kemudian didominasi oleh teori-teori seperti Dependensia atau Ketergantungan (Dependency Theory), dan Sistem Dunia (World System Theory).

Perdebatan akan historiografi studi HI umumnya juga berputar pada Perdebatan Besar Keempat, di mana keberadaannya masih diragukan. Beberapa sarjana seperti Jackson dan Sørensen telah menyebutkan adanya Perdebatan Besar Keempat yang berputar pada perdebatan antara teori-teori HI yang sudah ada, seperti Realisme, Liberalisme, Mazhab Inggris dan lainnya, melawan pandangan dan metodologi alternatif seperti Post-Positivisme.[30] Post-positivisme, menurut Jackson dan Sørensen, merupakan respon terhadap Positivisme, yang khususnya menekankan pada gagasan bahwa manusia menciptakan konstruksi berpikir untuk menjelaskan dunia yang mereka tempati, dengan demikian harus dipandang secara berbeda dari Ilmu Alam.[31] Teori-teori HI, bagi kaum Post-Positivisme harus dikaitkan dengan manusia yang mereka pelajari, dengan demikian para pengamat tidak berada di luar objek studinya, melainkan ada di dalamnya, sementara tidak ada kebenaran yang universal yang disebabkan oleh pertentangan antara berbagai pernyataan yang mengaku sebagai kebenaran.

Tabel 1.2 Perbandingan Berbagai Perdebatan Besar

Perdebatan Besar

Kubu I

Kubu II

Perdebatan Besar Pertama Liberalisme Utopianisme (1920an)Berfokus pada: hukum internasional, organisasi internasional, saling ketergantungan (interdependensi), kerjasama, perdamaian Realisme (1930an-1950an)Berfokus pada: politik kekuasaan (power politics), keamanan, agresi, konflik, dan perang
Perdebatan Besar Kedua Pendekatan TradisionalismeBerfokus pada: ‘pemahaman’, norma dan nilai, penilaian, pemahaman sejarah, dengan teoris berada di dalam subjek penelitian Pendekatan BehavioralismeBerfokus pada: ‘menjelaskan’, hipotesis, pengumpulan data, pengetahuan saintifik, dengan teoris berada di luar subjek penelitian
Perdebatan Besar Ketiga Realisme/NeorealismeLiberalisme/Neoliberalisme Neo-MarxismeBerfokus pada: sistem dunia kapitalis, dependensia, perkembangan rendah (underdevelopment)
Perdebatan Besar Keempat Tradisi-tradisi yang telah adaRealisme/NeorealismeLiberalisme/NeoliberalismeMasyarakat InternasionalEkonomi Politik Internasional Gagasan-gagasan baruMetodologi post-positivismeIsu-isu post-positivisme

Sumber: Dirangkum dari Jackson dan Sørensen 2013, 39-57

One reply on “SIHI 1: Pengantar Studi Hubungan Internasional”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s