Matthew Hanzel

Apabila Anda ingin ambil bagian dalam sebuah konferensi Model United Nations (MUN), Anda tentu harus mengenal organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan baik. Memang upaya mengenali PBB seringkali dipinggirkan—dengan prioritas bagaimana berpidato atau menulis dengan baik, terkadang kita melupakan bahwa kita harus memahami organisasi ini dengan baik.

Untuk artikel ini, saya akan membahas secara singkat mengapa PBB didirikan—atau dengan kata lain, tujuan berdirinya PBB.

Sebelum mencapai ke bagian pokok, pertama kita harus tahu lebih dulu, mengapa kita harus mengenal tujuan berdirinya PBB. Tujuan berdirinya PBB menunjukkan kepada kita visi yang ingin dicapai PBB sebagai organisasi. Setiap anggota PBB yang telah menandatangani Piagam PBB berkomitmen untuk mewujudkan visi tersebut melalui keanggotaannya. Dalam konteks MUN, mengenali tujuan berdirinya PBB akan terus mengingatkan kita mengenai siapa PBB dan apa yang menjadi cita-citanya. Sehingga, dalam apapun yang kita lakukan selama konferensi—apalagi dalam proses penyusunan rancangan resolusi (draft resolution), agar setiap solusi yang diajukan sesuai dan selaras dengan tujuan berdirinya PBB.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Piagam PBB, tujuan pendirian PBB adalah sebagai berikut.^[1]

Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Layak disebut bahwa tujuan pertama ini adalah landasan mengapa PBB berdiri, sebagai akibat dari kesengsaraan yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata berskala global. Mulanya, tujuan ini hanya mencakup aspek keamanan ‘tradisional’—yaitu keamanan dalam definisi sempit, yaitu ketiadaan ancaman terhadap keselamatan yang bersumber dari pemanfaatan kekuatan militer. Kini, konsep ‘keamanan’ telah berkembang pesat ke dalam ranah-ranah ‘non-tradisional’—seperti keamanan pangan atau keamanan energi—yang juga menjadi isu penting bagi PBB.

Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Prinsip persamaan hak (equal rights) dan hak menentukan nasib sendiri (self-determination) adalah dua hak penting usai berakhirnya Perang Dunia II. Persamaan hak secara mikro bisa merujuk pada kesamaan hak antar sesama manusia, yang sempat terancam pada saat perang, seperti misalnya munculnya Holokaus di Eropa, sementara secara makro juga dipahami sebagai persamaan kedaulatan (sovereign equals), yang mencoba menyamaratakan negara-negara, tidak peduli seberapa besar dan kuatnya. Hak menentukan nasib sendiri juga mendapatkan gelombang besar usai Perang Dunia II, dengan wilayah-wilayah koloni yang semakin banyak memerdekakan diri dari kekuatan penjajah.

Mengadakan kerja sama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan, serta usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Tujuan ini memberi penegasan bahwa tujuan PBB bukanlah untuk menjadi organisasi penjaga perdamaian semata. Namun, untuk mencapai perdamaian dan keamanan, perlu tercapai kesejahteraan sosial secara penuh, sehingga perlu tercipta kerja sama antarnegara untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut. Tidak peduli seberapa ragamnya negara-negara anggota PBB, PBB ingin mengupayakan adanya ‘harmonisasi’ atau keselarasan atas upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan-tujuan penciptaan perdamaian, keamanan, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. PBB berharap dapat menjadi tempat penyelaras tersebut dengan mempertimbangkan inisiatif dan kepentingan dari seluruh negara anggota.

---

^[1] Pasal 1 Piagam PBB.