Indonesia Belum Perlu Kemitraan Lintas Pasifik

Gonjang-ganjing mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo akan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam Kemitraan Lintas Pasifik (Trans-Pacific Partnership atau TPP) masih belum surut. Kalimat yang seolah terselip dalam pernyataan bersama antara Presiden Widodo dan Presiden Obama di Gedung Putih ini (26 Oktober 2015) justru menjadi pemicu kontroversi yang menanggalkan capaian-capaian Presiden Widodo sepulangnya dari Negeri Paman Sam.

Padahal prestasi yang dicapai Presiden Widodo tidak bisa disebut jelek. Kedua negara menyepakati hubungan komersial baru yang nilainya mencapai AS$ 20 miliar. Penguatan kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia juga menjadi tema sentral pertemuan keduanya. Kerja sama lain, seperti di bidang kemaritiman, perubahan iklim, perikanan, serta di bidang investasi teknologi juga menjadi beberapa buah manis yang dibawa pulang delegasi Indonesia dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

Dari luar, TPP dapat terlihat sebagai upaya Amerika Serikat untuk melanggengkan kekuasaannya di Asia-Pasifik, apalagi jika diletakkan pada konteks strategi perimbangan kembali (rebalancing) Presiden Obama ke kawasan ini sejak tahun 2011. Kesan ini lebih ketara jika melihat bahwa Tiongkok tidak pernah berada bahkan dalam tahap negosiasi sekalipun untuk bergabung dalam TPP. Meski demikian, yang sering terlupa adalah bahwa TPP sebetulnya telah melalui proses panjang, yaitu sejak tahun 2005 melalui Perjanjian Ekonomi Strategis Lintas Pasifik (TPESA), yang disepakati tanpa kehadiran Amerika Serikat.

Di samping hal tersebut, kita dapat memahami berbagai alasan akan mengapa waktu ini bukan waktu yang tepat bagi Indonesia untuk ambil bagian dalam TPP, meskipun keuntungannya terlihat cukup menarik. Continue reading “Indonesia Belum Perlu Kemitraan Lintas Pasifik”